Akademiki Kampus Khairun (Unkhair) Ternate, Maluku Utara, Muamil Sunan, merekomendasikan Bupati Halmahera Selatan, Bassam Kasuba, mengefisiensi aktivitas OPD yang tidakterkait dengan keperluan pembangunan wilayahdandasarwarga.
Ini, menurutnya, sebagaicaramenanggapiperaturanpemerintahan pusat yang memotong Dana Untuk Hasil (DBH) kurang bayar sekitar Rp109 miliar, yang telahdirencanakanmasuk ke APBD 2025.
“Pemotongan DBH semestinyaditurutiperaturan efisiensi aktivitas di setiap OPD, yang tidakterkait dengan keperluan pembangunan danwarga,” kata Muamil lewat pesan WhatsApp, Kamis (7/8/2025).
Simak juga: Wakil Wali Kota Tidore Ahmad Laiman Hadiri Rapat kerja nasional JKPI di Yogyakarta
Iamenjelaskan, pemotongan DBH pada APBD peralihancumapunya pengaruhpadaaktivitasdiakhir tahun.
Karenanya, perludilaksanakanrekonsilasi atau peralihan program kerja yang diongkosimelalui APBD peralihan.
Muamil minta Pemkab Halmahera Selatan lebih konsentrasipadapeningkatanbeberapa sektoryang dapatberperanpadaPenghasilan Asli Wilayah atau PAD.
“Ini agarkurangiketerikatanpada dana transfer. Karenaselama ini, keterikatanwilayahpada dana transfer pusat masih lumayan kuat,” bebernya.
Dosen Fakultas Ekonomi Unkhair Ternate inimenyebutkan, pemotongan DBH masih tetappunya pengaruhpadakekuatanpajakwilayah.
Simak juga: DPM-PTSP Halmahera Selatan KonsentrasiPacu Retrbusi Ijin PBG 2025
Masalahnyaketerikatan dana transfer besar sekaliuntukpendanaan pembangunan.
Muamil menerangkan, pajakwilayahadalahkekuatan keuangan sesuatuwilayahuntukmengongkosi penyelenggaraan pemerintahdan pembangunan wilayahnya.
“Karena itubilaterjadipemotongan DBH, tentunyaturunkankekuatan keuangan dalam mengongkosiaktivitas,” pungkas Muamil. (*)