Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mulai bicaramasalahrumor pemakzulan Bupati Pati Sudewo. Iamintaseluruh pihakikutiprosesyang berjalan. Tito tidakmempermasalahkanadausaha pemakzulan yang berjalan di DPRD Kabupaten Pati itu. “Jika ada tuntutan lainnyauntuk pemakzulan itu ada prosesnyayaknilewat DPR/DPRD. Saya dengar telahmembuat pansus, ya telah kita ikutin saja itu,” kata Tito di Lapangan Bulog, Kelapa Gading, Jakarta Utara, Kamis (14/8/2025). Di lain sisi, Tito mintakesemuawargatidak untukberlakupengacau. Ditambah, katanya, Sudewo sudahsampaikankeinginan maaf danperaturanpeningkatanbiaya PBB-P2 sejumlah 250 %telahditarik. “Menjagakeadaanaman. Ingat, ketentuannyatelahditarik,” tutur Tito. Baca : Mengenali Hak Angket yang hendakDigelontorkan DPRD Pati pada Bupati Sudewo Awalnya, demo besar pecah di Kantor Bupati Pati, Jawa tengahpada Rabu (13/8/2025). Massa tindakanminta Bupati Pati Sudewo undurdari kedudukannya.

Tindakandemo itu bermula dari gagasan Sudewo untukmeningkatkan pajak bumi dan bangunan pedesaandan perkotaan atau PBB-P2 sejumlah 250 %. Diabahkan jugasebelumnya sempatmelawanwargauntuk berdemo. Dalam demonstrasi itu, Sudewo sebelumnya sempatmenjumpai massa tindakan. Tetapi, massa selanjutnyamelemparkani Sudewo dengan botol air mineral dan sandal. Buntut kekacauan itu, DPRD Kabupaten Pati menggelontorkan hak angket. Sementara, Sudewo menampikmelepaskedudukannya dengan alasandianyadiputuskan oleh masyarakat secara konstitusional.