Wawasan Kota Sofifi di Propinsi Maluku Utara yang disarankanmenjadiwilayah otonomi baru (DOB) memetikmasalah. Pemerintah kota Tidore Kepulauan dan Kesultanan Tidore sampaimengumandangkanpenampikan, ada jugabeberapamasyarakat yang memberikan dukungan pemekaran ibukota Maluku Utara itu.
Diketahui, secara administratif daerah Sofifi ada di bawah Pemerintah kota Tidore Kepulauan. Sofifi berada di Pulau Halmahera, Kecamatan Oba Utara, Kota Tidore Kepulauan.

Wawasan Sofifi menjadi DOB memacutindakandemo dari faksi yang menampikgagasanitu. Kesultanan Tidore sampaimelangsungkantindakan damai penampikan Sofifi menjadi DOB yang berjalan di Kedaton Kesultanan Tidore pada Kamis (7/7/2025).

SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT

Kesultanan-Pemkot Tidore Tolak Sofifi Jadi DOB

Photo: Sultan Tidore, Husain Sjah bersama Wali Kota, Wakil Wali Kota dan Ketua DPRD Kota Tidore Kepulauan dalam tindakandemo di Kedaton Kesultanan Tidore. (Nurkholis Lamaau/detikcom)
Tindakan damai penampikan Sofifi menjadi DOB ikutmengikutsertakanpirantitradisi, masyarakatsampaiaparat sipil negara (ASN) Pemerintah kota Tidore Kepulauan. Massa yang berunjuk rasa kenakan pakaiandan ikat kepala warna putih.

“Menjadi yangakui orang Tidore, jangan tidur lelap dengan situasi ini,” sebut Sultan Tidore Husain Sjah dalam pidatonya di lokasi.

ADVERTISEMENT
Dalam pidatonya, Husain secara tegastidak mau Sofifi dipisah dari Kota Tidore Kepulauan. Iamemandang Tidore banyakberperanuntuk Republik Indonesia.

“Saya berdiri (di sini) bukan lantaran saya takut Sofifi akan pisah, tetapi ada hal-hal lain yang semakin lebih besardalampikiran saya, yang tidakdapat saya ungkap di sini,” tutur Husain.

“Tetapi apa yang terjadiwaktu ini, mereka menginjak-injak harga kita, pemprovtak lagi tahu siapa mereka, posisi mereka,” kata Sinen saatturutterturut dalam tindakan damai di Kedaton Kesultanan Tidore.

Iamengingati ke beberapa pihaktertentu yang memberikan dukungan Sofifi menjadi DOB supayatidakikut serta dalam masalah ini. Inisesudahramainyatindakandemonstrasi yang memberikan dukungan pemekaran itu.

“Beberapa orang yang bukan KTP Tidore janganikut sertamasalah Tidore. Saya tegaskan ke Polres Tidore, saya memintastopdemonstrasi itu,” ucapnya.

Simak juga:
Wali Kota Tidore Kepulauan Tidak mau Lepas Sofifi Jadi DOB: Ini masalah Harga Diri
Sinen memperjelasakanmelakukan tindakanbila seruannya tidak diindahkan. Iatidak maumelihat Sofifi pisah dari Tidore di periodekepimpinannyasebagai wali kota.

“Jika kalian inginmenuntut (Sofifi) harus dimekarkan (DOB), karena ituharusturutlajur yang sebenar-benarnya. Hari Senin (21/7), kami sudah siap terima kalian tibadi dalam kantor DPRD Tidore. Jangankembalitiba ke DPRD propinsi,” jelasnya.

“Sepanjang itu kalian tidakkerjakan, jangan mencoba-cobakembali kalian mengusikkenyamananyang terdapat di Sofifi, karena Sofifi itu sisi dari daerah Kota Tidore Kepulauan,” terang Sinen.

Bacasecara lengkap di halaman selanjutnya…

Legislator PKS-Gerindra Bantu Sofifi Jadi DOB
Satu harisesudahtindakanpenampikan itu, beberapamasyarakatdansejumlah legislator DPRD Tidore Kepulauan membuattuntutanmemberisupportuntuk Sofifi menjadi DOB. Penandatanganan tuntutanberjalan di pekaranganMushola Raya Shaful Khairaat di Kelurahan Sofifi, Kecamatan Oba Utara, Tidore Kepulauan, Jumat (18/7) jam 13.20 WIT.

“Anggota DPRD Kota Tidore Kepulauan itu dari Partai PKS Fahrizal Do Muhammad, selanjutnya Hasanuddin Fabanyo dari NasDem, dan Idrus Salim dari Gerindra. Selainnya tandatangan tuntutan, mereka beripidato politik,” tutur Juru Berbicara Majelis Masyarakat Kota Sofifi (Basis), Ibrahim Asnawi ke detikcom, Jumat (18/7).

Ibrahim mengeklaim ada seribuan orang yang memberikansupport pemekaran Sofifi melaluitanda-tangantuntutanitu.Tanda-tangantuntutandilaksanakan di atas kain putih memiliki ukuran 1,5×98 mtr..

“Berdasar data dari pengurus Mushola Raya Sofifi itu ada sekitaran 350 jemaah, dan itu semuatanda-tangan. Tetapi massa tetapterusbanyak yang datang, menjadi kita perkiraan massa yang hendaktanda-tanganituntutanini harinyaris 1.000 orang,” katanya.

Photo: Anggota DPRD Tidore Kepulauan, Fahrizal Do Muhammad turuttanda-tanganituntutansupport Sofifi menjadi DOB. (dok. istimewa)
Ibrahim lalumenyikapipengakuan Wali Kota Tidore Muhammad Sinen yang menunjukfaksi yang memberikan dukungan DOB Sofifi bukan orang Tidore. Ibrahim memperjelasjumlahnyamasyarakat yang terturut dalam penandatanganan tuntutanmenentangtuduhanitu.

“Itu (pengakuan wali kota Tidore Kepulauan) salah, Sofifi ini semuawarga Maluku Utara punyai hak konstitusional untukberbicaraposisiibukotapropinsi,” tutur Ibrahim.

“Saat proses tandatangan berjalan, ada pengerahan massa di luardan itu keterpanggilan moral. Bahkan juga ada support dari Kecamatan Usilolo Selatan (Kabupaten Halmahera Barat), tibamemberikan dukungan,” ucapnya.

Ibrahim menjelaskan, tindakanini kalisebagaibentuk sikap dalam meminta janji konstitusional yang tercantum dalam Undang-Undang Nomor 46 Tahun 1999. Hasil tanda-tangantuntutanituakandiulasselanjutnya.

“Kami membawadi pertemuaninternBasis bersama beberapa tokohwarga, baik figurtradisi, agama, pemuda. Kita akan rapat untukbeberapa langkahvitaldi depan,” tutur Ibrahim.

Simak juga:
Masyarakat Buat TuntutanBantu Sofifi Jadi DOB di Malut, Legislator PKS-NasDem Turut
Faksinyaikutmengharap Presiden Prabowo Subianto turun tangan menuntaskaninibilasaran DOB Sofifi tidakdapatdituntaskanpemda. Ibrahim memandang ada kesan-kesan egosentris dibalikpenampikan pemekaran Sofifi.

“Kita mengharap Presiden dengan wewenangnya mengeluarkanketentuanalternatif undang-undang untuktuntaskan sengkarut posisi dua undang-undang ini,” ujarnya.