adminWakil Bupati (Wabup) Halmahera Selatan, Maluku Utara Helmi Umar Muchsin pastikankeinginanpelibatan modal ke perusahaan wilayah (Perusda) Sempurna Niaga tidakdiakomodasi dalam APBD-P 2025.
Kejelasan ini diaberikansaat menjawab tuntutan massa tindakan dari Barisan Masyarakat Halmahera Selatan (BARAH) dan Cipayung Plus dalam tindakan demonsrtrasi di muka Kantor Bupati, Senin (8/9/2025).
Di mana massa mendesak pemdatindak lanjutireferensi KPK berkaitan penutupan Perusda Sempurna Niaga karenatidakmenyumbangkanpenghasilanuntukwilayah.
“Saat ini kita sedang tidakmembagikanbujet. Kita inginkangagasan kerja dangagasanusahanya itu dapat berimplikasi kepenghasilan asli wilayah, “tutur Helmi.
Simak juga: Kolaborasi Tata Urus Good Governance, Pemerintah provinsi Maluku Utara Menyambut Hangat Team Itjen Kemendagri
Pemkab Halmahera Selatan, lanjut Helmi, inginkan Perusda Sempurna Niaga menjadi ‘pendekar’ PAD.
Karenanya, proposal usahaSempurna Niaga harusmemberikansasarankeuntungantiap tahun.
Contohnyasasaranperolehan dari 2026 sampai 2030 bilamendapatkanpelibatan modal dari pemda.
“Mengapa saya berbicaraini, di tengah-tengah efisiensi bujet, tuntutan kemandirian pajakuntukpemda itu menjadikewajiban.”
“Jadi haruspendistribusianberbelanja ke beberapa kegiatan produktif, “terangnya.
“Program Bupati ialah agromaritim, kita mengharap agromaritim ini dapatterbentuksebuah ekosistem usaha yang berimplikasi kekemajuan ekonomiwargadan PDRB Halmahera Selatan, “ikat Helmi.
Simak juga: Gubernur Maluku Utara Sherly Laos Alirkan 1.000 Paket Sembako danKontribusi RTLH di Halmahera Barat
Sambungnya, Perusda seperti Sempurna Niaga yang bergerak di bidangusaha perikanan dan suplayer beras harusdiatur oleh beberapa orangprofessional.
Oleh karenanya, tingkatanpenyeleksianuntuk posisi kedudukan direksi atautubuh pengawas, tidakmenampungkebutuhan politik tertentu.
“Kita telahberencana kemandirian pajak, karena itudalam Perusda itu kita perlu person-person professionalagarkita mengetahui bagaimana penghasilan yang disembahkan Perusda tiap tahun,
